DPR belum diajak bicara perihal Badan Cyber Nasional

Ilustrasi keamanan digital © 2015 Macrovector/Shutterstock.com
Techno.id - Dilansir oleh Antara (25/06/15), Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais mengaku bahwa Komisi I belum diajak bicara oleh pemerintah terkait rencana pembentukan Badan Cyber Nasional yang akan diresmikan pada Oktober 2015 mendatang.
"Belum pernah (diajak bicara oleh pemerintah terkait pembentukan BCN), kami hanya tahu dari media dan sumber sekunder," ujarnya.
- Pengamat: Pemerintah harus jelaskan gamblang ancaman cyber Hal ini untuk memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan tanggapannya.
- BCN terbentuk maka tak ada lagi penyadapan presiden BCN harus fokus kepada keamanan infrastruktur penting nasional.
- Legislator setuju pemerintah bentuk Badan Cyber Nasional Anggota Komisi I: "Kami setuju Badan Cyber Nasional dibentuk, tapi kami perlu klarifikasi isu kerja sama antara Indonesia dan AS"
Hanafi menilai seharusnya pemerintah mengajak DPR untuk mendiskusikan rencana tersebut sebelum mengambil keputusan final.
Menurut dia, Komisi I DPR RI akan memberikan pertimbangan badan cyber itu untuk melindungi warga negara atau malah menjadi ancaman.
"Kami pertimbangkan badan Cyber itu untuk melindungi warga negara atau malah menjadi ancaman," ujarnya.
Selain itu, Hanafi mengatakan apabila pemerintah tetap memaksakan pembentukan BCN pada Oktober 2015 mendatang, maka dirinya menyangsikan efektifitasnya, jangkauan surveillance, dan fungsi keamanannya yang ingin dicapai.
Menurut dia, badan itu akan menginduk ke salah satu kementerian dan berarti masyarakat tidak bisa memastikan apakah badan itu untuk keamanan atau 'surveillance'.
"Kami inginkan untuk pertahanan dan keamanan Cyber bukan 'surveillance'. Kalau itu terjadi maka akan seperti di Amerika Serikat yaitu wartawan, masyarakat, dan Lembaha Swadaya Masyarakat dimata-matai," katanya.
Ia juga mengatakan Komisi I DPR RI pernah Rapat Kerja dengan Panglima TNI, Badan Intelijen Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Luar Negeri, disepakati ada kebutuhan menjaga pertahanan dan keamanan cyber.
"Sebaiknya dikelola Kemenkominfo bukan Kemenkopolhukam karena kalau di Polkam apapun dianggap sebagai ancaman keamanan padahal tidak semuanya seperti itu," katanya.
RECOMMENDED ARTICLE
HOW TO
-
Cara menjalankan aplikasi dan game Windows di Android menggunakan Winlator terbaru di 2025
-
Cara record Zoom di laptop dan MacBook yang simpel dan mudah, sekaligus trik merangkum meeting pakai A
-
5 Langkah preventif merawat baterai HP di tengah musim pancaroba 2025, ternyata ini yang bikin rusak
-
Cara mengetahui dan memeriksa jumlah siklus baterai iPhone terbaru 2025, ini 5 langkah merawatnya
-
Cara menghentikan baterai laptop agar tidak terisi daya di atas 80% di Windows 11, ini alasannya
TECHPEDIA
-
Ini sejarah dan kegunaan teks viral "Lorem Ipsum" di tugu IKN, sudah ada sejak abad ke 16
-
Penjelasan mengapa port USB punya banyak warna, format terbaru di 2025 punya kecepatan 80 Gbps
-
10 Cara download gambar di Pinterest kualitas HD, cepat dan mudah dicoba
-
Cara download game PS2 dan PS3 di laptop dan HP, bisa main berdua
-
10 Fitur canggih iPhone 16E, bakal jadi HP Apple termurah di bawah Rp 10 juta?
LATEST ARTICLE
TECHPEDIA Selengkapnya >
-
Ini sejarah dan kegunaan teks viral "Lorem Ipsum" di tugu IKN, sudah ada sejak abad ke 16
-
Penjelasan mengapa port USB punya banyak warna, format terbaru di 2025 punya kecepatan 80 Gbps
-
10 Cara download gambar di Pinterest kualitas HD, cepat dan mudah dicoba
-
Cara download game PS2 dan PS3 di laptop dan HP, bisa main berdua