Bekraf lakukan seleksi aturan penghambat industri kreatif

Bekraf © 2016 kyub.co
Techno.id - Laju perkembangan industri ekonomi kreatif sedang didorong agar melaju kencang. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mengaku sedang melakukan kajian mendalam terkait aturan-aturan dan regulasi yang berkenaan ekonomi kreatif.
Pengkajian secara mendalam yang dilakukan lembaga khusus pengasuh ekonomi kreatif itu diakui Ricky Pesik selaku Vice Chairman Bekraf. Ia menyatakan kajian ini juga sekaligus seleksi atas aturan yang diajukan untuk dihapus kepada Presiden, khususnya aturan yang menghambat perkembangan ekonomi kreatif.
- Bekraf ingin prioritaskan Indonesia Timur kembangkan ekonomi kreatif Ingin ubah paradigma pembangunan yang hanya terpusat di pulau Jawa dan sekitarnya, Bekraf akui ingin fokus ke wilayah Indonesia Timur
- BI gelar JaKreatiFest 2021, dorong geliat ekonomi & UMKM melek digital Kegiatan ini dapat mendukung kemajuan perekonomian masyarakat, khususnya UMKM
- Menristek: Indonesia terlalu banyak aturan Menristek akui inovasi teknologi di Tanah Air memang lambat karena terlalu banyak aturan
"Banyak yang lagi ditinjau, tapi saya gak bisa menyebutkannya secara detil. Bekraf baru mengusulkan dan sedang kita kaji secara mendalam," ujar Ricky sewaktu ditemui di sela acara Echelon Indonesia 2016 di Balai Kartini, Selasa (05/04/2016).
Ricky melanjutkan, langkah pengkajian aturan yang diambil Bekraf tak lepas dari amanat yang disampaikan Presiden Joko Widodo yang meminta ada penghapusan regulasi yang dinilai berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif.
"Kata Presiden, di Indonesia ada 42 ribu peraturan dan regulasi, di Kementerian Dalam Negeri aja ada 30 ribu peraturan daerah, terlalu banyak. Pesan Pak Presiden sih, dihapus terutama soal perizinan-perizinan," tambah Ricky.
Tak hanya itu, Bekraf disebutkan bersama Kementerian terkait tengah mempersiapkan aturan baru supaya menyokong kemunculan inovasi teknologi. Dirinya menyebutkan produk berbasis teknologi seperti Netflix, Grab dan Uber jadi contoh produk inovatif yang bisa dilahirkan orang Indonesia.
"Ini kan terkait regulasi ya, bagaimana pemerintah menghadirkan aturan yang lebih mendukung inovasi baru dan ini membutuhkan dukungan banyak kementerian. Kita bekerjasama dengan baik dengan pihak Kementerian terkait," jelasnya.
Salah satu dalam rencana regulasi itu adalah seluruh perusahan Over The Top (OTT) diharuskan membuka Badan Usaha Tetap. "Isunya apakah Indonesia mendapatkan kemanfaatan pajak? Jadi memang perlu ya membuat aturan seperti itu. Tapi itu kan berlaku di banyak negara, misalnya Singapura. Mereka kan juga disuruh bangun perusahan di sana juga," tandas Ricky.
RECOMMENDED ARTICLE
HOW TO
-
Cara menjalankan aplikasi dan game Windows di Android menggunakan Winlator terbaru di 2025
-
Cara record Zoom di laptop dan MacBook yang simpel dan mudah, sekaligus trik merangkum meeting pakai A
-
5 Langkah preventif merawat baterai HP di tengah musim pancaroba 2025, ternyata ini yang bikin rusak
-
Cara mengetahui dan memeriksa jumlah siklus baterai iPhone terbaru 2025, ini 5 langkah merawatnya
-
Cara menghentikan baterai laptop agar tidak terisi daya di atas 80% di Windows 11, ini alasannya
TECHPEDIA
-
Ini sejarah dan kegunaan teks viral "Lorem Ipsum" di tugu IKN, sudah ada sejak abad ke 16
-
Penjelasan mengapa port USB punya banyak warna, format terbaru di 2025 punya kecepatan 80 Gbps
-
10 Cara download gambar di Pinterest kualitas HD, cepat dan mudah dicoba
-
Cara download game PS2 dan PS3 di laptop dan HP, bisa main berdua
-
10 Fitur canggih iPhone 16E, bakal jadi HP Apple termurah di bawah Rp 10 juta?
LATEST ARTICLE
TECHPEDIA Selengkapnya >
-
Ini sejarah dan kegunaan teks viral "Lorem Ipsum" di tugu IKN, sudah ada sejak abad ke 16
-
Penjelasan mengapa port USB punya banyak warna, format terbaru di 2025 punya kecepatan 80 Gbps
-
10 Cara download gambar di Pinterest kualitas HD, cepat dan mudah dicoba
-
Cara download game PS2 dan PS3 di laptop dan HP, bisa main berdua