Indonesia masih menjadi ladang subur bagi developer software berbayar

27/10/2015, 16:35 WIB
Indonesia masih menjadi ladang subur bagi developer software berbayar

Ilustrasi Microsoft Office 2016 © 2015 techno.id / Denny Mahardy

Techno.id - Saat ini, tak bisa dipungkiri kalau Indonesia masih menjadi ladang subur bagi pembuat software berbayar. Contohnya, ada Microsoft dengan Microsoft Office-nya. Walaupun ada layanan open source seperti Open Office, masyarakat luas banyak yang bergantung pada produk dari Microsoft itu.

Hari S. Sungkari pun memberikan komentarnya terkait susahnya Indonesia melepaskan diri dari gempuran software proprietary seperti dari Microsoft itu. Berdasarkan pandangan dari Sekertaris Jenderal (Sekjen) Masyarakat Industri Kreatif Teknologi dan Informasi Indonesia (MIKTI) itu, Microsoft Office masih lebih unggul dalam beberapa sisi dari Open Office.

"Masing-masing itu, punya kelebihan dan kekurangan, baik itu Microsoft maupun Open Office. Jadi, jangan dipukul rata. Memang, kalau pakai Microsoft kita bayar royalti, sementara Open Office nggak perlu bayar," terangnya pada Merdeka.com (27/10/15).

Namun, Hari menilai Microsoft Office lebih diminati pelaku UMKM dengan alasan efisiensi. Di samping itu, perusahaan swasta juga lebih suka menggunakan software proprietary karena sudah ditanggung oleh technical support-nya. Apalagi software yang sifatnya open source juga banyak yang masih memerlukan pengembangan dan penyempurnaan untuk memenuhi kebutuhan user tertentu.

"Misalnya saja, perusahaan UMKM, saya harus sediakan 10 sampai 20 programer untuk menyiapkan open source itu. Bagi mereka, itu cost lagi. Apalagi kalau basic perusahaanya bukan di TI, misalnya logistik, mending pakai yang software proprietary," imbuhnya.

Di sisi lain, beberapa pihak, terutama dari instansi pemerintahan, sudah berusaha menekan penggunaan software proprietary. Sayang, untuk meminimalkan penggunaan itu belum bisa dilakukan di skala besar.

"Untuk skala pemerintahan bisa ya dan itu sudah ada inisiatifnya sebenernya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), tapi untuk diterapkan di skala yang lebih luas belum tentu."

(brl/red)

RECOMMENDED ARTICLE

  1. Presiden Jokowi batal temui CEO teknologi ternama AS
  2. Kemkominfo bantah kehadiran Polisi Internet dan big data cyber
  3. Saat smart city di Surabaya siap, kebiasaan demo warga bisa dikurangi
  4. PLN rencanakan pembangunan dua unit PLTU di Sulawesi Tengah
  5. Hyperloop, mungkinkah 'dijalankan' di Indonesia?

HOW TO

TECHTAGS

TECHPEDIA

LATEST ARTICLE

Android 15 versi beta publik kedua telah dirilis, hadir di lebih banyak ponsel
Android 15 versi beta publik kedua telah dirilis, hadir di lebih banyak ponsel
Alan Walker punya nomor telepon WA Indonesia, langsung dibanjiri puluhan ribu pesan dalam 2 Jam
Alan Walker punya nomor telepon WA Indonesia, langsung dibanjiri puluhan ribu pesan dalam 2 Jam
5 Tanda ponsel cerdas kamu perlu diganti baru, dari performa yang mulai lemot hingga masalah baterai
5 Tanda ponsel cerdas kamu perlu diganti baru, dari performa yang mulai lemot hingga masalah baterai
Apple umumkan fitur aksesibilitas iOS 18, termasuk pelacakan mata
Apple umumkan fitur aksesibilitas iOS 18, termasuk pelacakan mata
Inilah semua faktor yang perlu kamu ketahui saat menggunakan WhatsApp Web
Inilah semua faktor yang perlu kamu ketahui saat menggunakan WhatsApp Web

TECHPEDIA Selengkapnya >