Bahas sertifikasi palsu ZUK Z1, Menkominfo gandeng Mendag

Bahas sertifikasi palsu ZUK Z1, Menkominfo gandeng Mendag

Techno.id - Kasus penggunaan sertifikasi postel di smartphone ZUK Z1 tak luput dari perhatian Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara. Ia mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait kasus ini.

Koordinasi yang dilakukan antar-kementerian tersebut karena sudah menyangkut jalur distribusi yang masuk dalam kewenangan Kemendag. "Kami akan bahas kasus pelanggaran itu hari ini, dengan Pak Thomas Lembong (Menteri Perdagangan - red)," kata Rudiantara di kantor Indosat Ooredoo, Jakarta.

Menteri yang biasa dipanggil Chief RA itu mengklaim kejadian ini tak bisa disebut sebagai kebocoran sistem sertifikasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI). "Sertifikat sih sebenarnya resmi, tapi ini dipakai pada perangkat lain, itu masalahnya," ujarnya.

Sayangnya, ketika diminta penjelasan lebih jauh Chief RA memilih tidak memberikan komentar lebih jauh. Ia berkilah harus mempelajari terlebih dahulu persoalan penggunaan sertifikasi postel di produk yang sudah beredar ke pasaran bersama Kemendag.

"Ini kan masih baru. Saya belum bisa bicara banyak, termasuk langkah apa saja yang akan diambil untuk menindak pelanggaran tersebut. Baru Selasa malam kan saya mendapat kabar dari salah satu anak buah saya, jika ada vendor yang menggunakan sertifikat palsu, untuk merilis produknya di Tanah Air," jelas Chief RA.

Seperti diketahui, kabar penggunaan sertifikat palsu di smartphone dikabarkan blogger Herry SW lewat situs Ponselmu.com. Blogger asal Surabaya itu mengungkap ZUK Z1 yang dibelinya melalui e-commerce Blibli.com dan diimport oleh PT Bintang Cemerlang.

Penelusuran yang dilakukan Herry membuktikan bahwa produk ZUK Z1 tersebut ternyata menggunakan sertifikat ponsel yang secara resmi dikeluarkan untuk Xiaomi Redmi 1s. Berdasarkan situs Ditjen SDPPi, sertifikat yang dipalsukan itu dimiliki oleh PT Pelangi Mas Indonesia.

(brl/red)