Telekomunikasi Indonesia dianggap belum punya arah

28/07/2015, 17:40 WIB Denny Mahardy
Telekomunikasi Indonesia dianggap belum punya arah

Ilustrasi Telekomunikasi © 2015 techno.id

Techno.id - Era konvergensi teknologi saat ini mendorong sektor telekomunikasi dan penyiaran memiliki peran strategis di sisi sosial ekonomi dan politik sebuah bangsa. Akan tetapi, belum adanya penegakkan peraturan yang memadai membuat dua sektor penting itu belum memberikan nilai yang cukup bagi kedaulatan bangsa Indonesia.

Bahkan, undang-undang yang mengatur industri telekomunikasi dan penyiaran yang ada di Indonesia dianggap telah usang dan perlu penyesuaian agar sesuai dengan kondisi terkini yang berlangsung di tengah masyarakat Indonesia. UU Telekomunikasi No 36 tahun 1999 dibuat saat zaman deregulasi dan UU penyiaran no 32 tahun 2002 lahir di zaman reformasi.

"Sejumlah pasal menunjukkan bahwa kedua undang-undang itu mempunyai perbedaan paradigmatic dalam mengatur industrinya," kata Amir Effendi Siregar selaku Ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) di tengah diskusi publik di Jakarta.

Data riset yang diungkap PR2Media di lima kota besar di Indonesia yakni Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Medan, dan Makassar menyebutkan, sejak awal perkembangan telekomunikasi pemerintah Indonesia kurang memperhatikan keberlangsungan kebijakan yang dibuatnya.

Lebih lanjut, Amir menyebutkan akar permasalahan dari kondisi kurang sehat di industri penyiaran dan telekomunikasi di Indonesia ialah belum ada arah tujuan yang jelas. "Ketiadaan blue print dan road map yang memadai untuk pembangunan berbagai sektor di telekomunikasi menjadi salah satu penyebabnya," ujarnya.

Tak hanya itu, Amir menilai belum adanya regulator yang independen turut andil menyebabkan kerugian bagi negara dan warga. Misalnya saja, pengaturan bisnis yang tak sehat dan tidak transparan tarif. Lemahnya penegakan aturan penyiaran juga menyebabkan siaran nasional yang Jakarta - sentris dan lemahnya penyiaran lokal daerah.

Hal tersebut membuat PR2Media melontarkan usulan supaya pemerintah segera mengubah UU Telekomunikasi yang lebih adil, demokratis, mengutamakan kemakmuran rakyat Indonesia, serta membatasi kepemilikan investasi modal asing.

(brl/red)

RECOMMENDED ARTICLE

  1. Menkominfo: Harmonisasi UU ITE selesai, tinggal sentuhan akhir DPR
  2. Internet mahal akan disubsidi dana dari Universal Service Obligation
  3. 10-11 Agustus, Global Mobile Internet Conference dihelat di Jakarta
  4. Indonesia pimpin pertumbuhan m-commerce ASEAN, ini rahasianya
  5. Samai Spanyol dan Italia, transaksi m-commerce ASEAN capai 27 persen

HOW TO

TECHTAGS

TECHPEDIA

LATEST ARTICLE

Cara atasi unggah foto di status WhatsApp burik dan tidak jelas, ternyata ini penyebab & solusinya
Cara atasi unggah foto di status WhatsApp burik dan tidak jelas, ternyata ini penyebab & solusinya
Cara install Gcam di HP Android, tinggal download dan install langsung dapat foto lebih estetik
Cara install Gcam di HP Android, tinggal download dan install langsung dapat foto lebih estetik
Cara kirim foto dari iPhone ke laptop Windows 11 tanpa kabel, sekali jalan langsung sat-set
Cara kirim foto dari iPhone ke laptop Windows 11 tanpa kabel, sekali jalan langsung sat-set
Cara menghidupkan dan mematikan PC dari jarak jauh menggunakan fitur Wake On LAN di Windows 10/11
Cara menghidupkan dan mematikan PC dari jarak jauh menggunakan fitur Wake On LAN di Windows 10/11
Ajukan 10 pertanyaan personal ini ke ChatGPT untuk bongkar titik lemah bisnis UMKMmu, bikin buka mata
Ajukan 10 pertanyaan personal ini ke ChatGPT untuk bongkar titik lemah bisnis UMKMmu, bikin buka mata

TECHPEDIA Selengkapnya >