Direktur HKI: Yang utama harus si produsen pembuat software bajakan

Ilustrasi CD software bajakan © copyright.nova.edu
Techno.id - Dilansir dari Merdeka.com (15/05/15), beberapa waktu yang lalu MIAP (Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan) bersama Polda Metro Jaya, dan Asosiasi Harco Mangga dua Computer Center (HMCC) melakukan sosialisasi kepada pedagang komputer di Harco Mangga dua.
Pada saat sosialisasi berlangsung ternyata masih ada saja pedagang yang menjual software ilegal. Namun, yang membuat acara sosialisasi tersebut tidak menemui penjual untuk melakukan penjelasan terkait. Padahal saat itu, hadir juga Direktur Kerjasama & Promosi Dirjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Parlagutan Lubis.
- Pengelola Harco Mangga Dua ancam tutup pedagang software bajakan Pedagang software bajakan masih banyak di Harco Mangga Dua, pengelola ancam akan tutup toko dan counter
- Indonesia rugi hingga 2 triliun karena software bajakan Peredaran software bajakan masih marak, negara ditaksir rugi hingga sebesar Rp 2 triliun selama kurun waktu dua tahun
- Indonesia masih menjadi ladang subur bagi developer software berbayar Menurut pandangan Hari Sungkari, UMKM lebih memilih memakai proprietary software dengan alasan efisiensi.
Setelah dikonfirmasi terkait hal tersebut, Parlagutan Lubis menjawab bahwa pedagang kecil yang berjualan software ilegal tersebut tetap akan ditindaklanjuti namun yang utama harus si produsen pembuat software bajakan.
"Kita kan sasar pemain besar biar nanti peredaran ke yang kecil-kecil itu gak ada. Asumsinya yang besar ke jaringan yang kecil akan susah dapat produk bajakan yang mau dijual," ujarnya dikutip dari Merdeka.com (15/05/15).
Ia juga menambahkan jika dilakukan dengan sosialisasi langsung ke tokok yang besar, maka imbasnya akan lebih besar kepada pedagang kecil tersebut.
"Toko-toko kecil memang ada, tapi itu kan receh gak terlalu besar dampaknya, paling cuma buat makan," tuturnya.
Di sisi lainnya, Berdasarkan data dari Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), 33,5 persen merupakan perangkat lunak ilegal. Tentu saja jika dibiarkan negara ini mengalami kerugian akibat kehilangan potensi pendapatan pajak tidak langsung dari penjualan perangkat lunak asli. Padahal, peraturan soal itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28/ 2014.
RECOMMENDED ARTICLE
HOW TO
-
Cara terbaru mengetahui siapa yang menggunakan WiFi kita tanpa izin dan memblokirnya
-
Cara menerjemahkan chat WhatsApp pakai AI langsung di aplikasinya, gampang dan tak ribet
-
Cara terbaru merekam layar Macbook tanpa aplikasi tambahan, ringan dan tak bikin lemot
-
Cara terbaru kalibrasi warna monitor secara manual untuk desain grafis, ternyata gampang dan mudah
-
Cara menghapus aplikasi bawaan Windows yang jarang digunakan, bisa bikin lemot jika diabaikan
TECHPEDIA
-
5 Tanggal Steam Sale paling populer yang termurah, game harga ratusan ribu bisa dapat diskon 90%
-
Intip canggihnya Galaxy S25 Edge, bodinya bakal cuma setebal biji beras?
-
Tinggal diajak ngobrol, chatbot AI punya Netflix ini bisa kasih rekomendasi film yang asyik
-
Skype berhenti beroperasi setelah lebih dari 20 tahun, ganti jadi produknya Microsoft yang satu ini
-
Apa itu pindai mata dan World Coin, ternyata berbahaya bagi data pribadi pengguna
LATEST ARTICLE
TECHPEDIA Selengkapnya >
-
5 Tanggal Steam Sale paling populer yang termurah, game harga ratusan ribu bisa dapat diskon 90%
-
Intip canggihnya Galaxy S25 Edge, bodinya bakal cuma setebal biji beras?
-
Tinggal diajak ngobrol, chatbot AI punya Netflix ini bisa kasih rekomendasi film yang asyik
-
Skype berhenti beroperasi setelah lebih dari 20 tahun, ganti jadi produknya Microsoft yang satu ini