Menkominfo setuju Go-Jek dan Uber CS ditata

21/12/2015, 17:55 WIB Denny Mahardy
Menkominfo setuju Go-Jek dan Uber CS ditata

Ilustrasi Go-Jek © techno.id

Techno.id - Layanan transportasi berbasis aplikasi mobile sudah menjamur di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengakui layanan seperti Go-Jek, Uber, GrabBike dan lain-lain harus diatur.

Namun, dirinya menyadari bahwa perkembangan teknologi digital memiliki kekuatan yang sangat besar. Menurutnya, wajar bila kemudian teknologi digital di tengah masyarakat sekarang ini sangat sulit dibendung.

"Namanya juga teknologi digital kan ya, sesuatu yang tidak bisa dibendung. Jadi bagaimana pun solusi nya kita selesaikan dari sisi aturan. Gitu aja sih.Tapi, kembali lagi revisi aturan tunggu Pak Jonan lah," ujar Rudiantara, Senin (21/12/2015).

Khusus bagi layanan transportasi menggunakan kendaraan roda dua alias ojek dilarang oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karenanya supaya bisa mengatur adanya aplikasi layanan transportasi roda dua harus merevisi UU terkait.

"Kalau dari sisi UU tentunya kita harus bicara dengan parlemen ya, tapi kan kalau kita lihat kemarin ada yang minta aturan itu direvisi. Tapi balik lagi revisi aturan tunggu Pak Jonan lagi," kata Menkominfo di Kantor Kementerian Kominfo.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), telah menerbitkan aturan yang melarang layanan aplikasi transportasi seperti Go-Jek, GrabTaxi, dan Uber beroperasi di Indonesia. Larangan tertuang dalam surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan (Menhub) tertanggal 9 November 2015.

Baru saja diumumkan ke publik beberapa waktu lalu, Menhub langsung kembali mencabu aturan itu. Pasalnya, Presiden Joko Widodo tampak tidak memberi restu atas kehadiran kebijakan tersebut Karen dinilai menyusahkan masyarakat.

"Jangan karena aturan rakyat jadi susah. Harusnya ditata," ujar Jokowi dalam akun Twitter resminya mengomentari kebijakan baru yang dikeluarkan Menteri Jonan.

 

(brl/red)

RECOMMENDED ARTICLE

  1. Ini kata Organda terkait pencabutan larangan transportasi online
  2. Kemkominfo: Aplikasi apapun tidak dilarang, asal jangan langgar aturan
  3. Presiden Jokowi minta menteri tak buat aturan pengekang inovasi
  4. Pemerintah DKI minta Kemenhub tidak larang ojek online
  5. Pro dan kontra Menteri Jonan larang transportasi online

HOW TO

TECHTAGS

TECHPEDIA

LATEST ARTICLE

Cara kerja peringatan dini tsunami Jepang, bisa deteksi bencana 10-20 detik sebelum datang
Cara kerja peringatan dini tsunami Jepang, bisa deteksi bencana 10-20 detik sebelum datang
8 Cara terbaru atur grup WhatsApp agar lebih teratur dan efektif, sekali coba admin pasti suka
8 Cara terbaru atur grup WhatsApp agar lebih teratur dan efektif, sekali coba admin pasti suka
5 Cara terbaru perbaiki masalah kipas CPU rusak di PC agar tak lagi overheat dan lancar kembali
5 Cara terbaru perbaiki masalah kipas CPU rusak di PC agar tak lagi overheat dan lancar kembali
Cara mudah 2025 mengubah format dokumen menjadi PDF di Google Docs, tidak perlu aplikasi tambahan
Cara mudah 2025 mengubah format dokumen menjadi PDF di Google Docs, tidak perlu aplikasi tambahan
7 Peluang bisnis 2025 yang memanfaatkan kecanggihan AI, gratis tanpa modal dan bisa dilakukan sekarang
7 Peluang bisnis 2025 yang memanfaatkan kecanggihan AI, gratis tanpa modal dan bisa dilakukan sekarang

TECHPEDIA Selengkapnya >