YLKI : Larangan ojek online Kemenhub terlambat
Ilustrasi ojek online © finance.yahoo.com
Techno.id - Kementerian Perhubungan akhirnya mengeluarkan aturan yang melarang ojek sebagai angkutan umum manusia. Kemenhub berkilah aturan ini dikeluarkan untuk menjaga standar keselamatan penumpang.
Kemenhub juga menyebutkan pengoperasian ojek dan layanan Uber tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.
Tindakan penerbitan aturan yang dilakukan Kemenhub ini sontak mendapat perhatian dari berbagai pihak. Salah satu yang memberi perhatian ialah Yayasan Layanan Konsumen Indonesia yang memberikan beberapa poin terkait kebijakan pelarangan ojek online dan Uber dari Kemenhub.
Pertama, larangan ini sudah sangat terlambat, karena kini ojek sudah tumbuh subur, bak cendawan di musim hujan. Bukan hanya ojek pangkalan, tetapi justru yang menjadi fenomena adalah ojek yang berbasis aplikasi.
Kedua, dipastikan sekalipun dilarang karena melanggar hukum, sanksi dan penegakan hukumnya pasti akan sangat lemah. Karena faktanya keberadaan ojek justru banyak dibackup oleh oknum aparat, baik polisi, dishub dan juga tentara. Keberadaan ojek justru dipelihara oleh oknum-oknum yang bersangkutan itu;
Terakhir, tumbuh suburnya sepeda motor dan ojeg, adalah karena kegagalan pemerintah dalam menyediakan angkutan umum yang layak dan terjangkau. Walaupun, ketika sepeda motor sudah menjadi wabah, dampaknya justru turut mematikan angkutan umum resmi.
YLKI pun menyebutkan seharusnya Kemenhub tidak bisa serta merta melarang keberadaan ojek, jikalau pemerintah belum mampu menyediakan akses angkutan umum. Sementara angkutan unum yang ada pun tidak aman dan selamat juga; seperti kasus metromini dan lain-lain.
"Tidak bisa hanya dilarang. Apalagi untuk kota Jakarta yang kian terpenjara oleh kemacetan. Oleh karena itu, YLKI mendesak Kemenhub dan pemerintah daerah, untuk segera memperbaiki pelayanan angkutan umum," kata Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI.
"Bagaimanapun, sebagai public services, adalah tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan angkutan umum. Jangan hanya bisa melarang tetapi tidak mampu memberikan solusi," tambah Tulus melalui keterangan resminya.
RECOMMENDED ARTICLE
HOW TO
-
Karena alasan tertentu kamu bisa mematikan layanan lokasi di iPhone, begini caranya
-
4 Cara menggunakan AI agar dapat mempermudah kamu bekerja dengan file PDF
-
5 Fitur Character AI yang harus dicoba, bisa ngobrol bareng superstar sampai mendiang tokoh terkenal
-
3 Opsi cara mengganti baterai iPhone yang sudah lemah, pastikan kamu mendapat suku cadang orisinil
-
Cara menghasilkan gambar AI dengan akurat seperti yang kamu pikirkan menggunakan Bing AI Image Creator
TECHPEDIA
-
Meta luncurkan Llama 3 yang diklaim sebagai raja AI dan akan terintegrasi dengan media sosial
-
Microsoft hentikan dukungan untuk Windows 10 tahun depan, ini risiko jika tetap menggunakannya
-
TikTok meluncurkan aplikasi Notes untuk menandingi Instagram dalam berbagi foto
-
Emulator game retro Delta sekarang tersedia di App Store
-
Android 15 bakal menambahkan fitur baru untuk mengisi daya gadget melalui NFC
LATEST ARTICLE
TECHPEDIA Selengkapnya >
-
![Meta luncurkan Llama 3 yang diklaim sebagai raja AI dan akan terintegrasi dengan media sosial]()
Meta luncurkan Llama 3 yang diklaim sebagai raja AI dan akan terintegrasi dengan media sosial
-
![Microsoft hentikan dukungan untuk Windows 10 tahun depan, ini risiko jika tetap menggunakannya]()
Microsoft hentikan dukungan untuk Windows 10 tahun depan, ini risiko jika tetap menggunakannya
-
![TikTok meluncurkan aplikasi Notes untuk menandingi Instagram dalam berbagi foto]()
TikTok meluncurkan aplikasi Notes untuk menandingi Instagram dalam berbagi foto
-
![Emulator game retro Delta sekarang tersedia di App Store]()
Emulator game retro Delta sekarang tersedia di App Store
